Sejarah LPSE Jawa Barat, Tugas dan Fungsi Pokoknya

Pernahkah kamu menggunakan jasa LPSE Jawa Barat? Seperti layanan di Provinsi lainnya yang serupa, badan ini melayani pengelolaan tentang teknologi dan informasi. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan fasilitasi pada pelaksanaan untuk melakukan pengadaan barang maupun jasa dengan cara elektronik.

LPSE sendiri merupakan kepanjangan dari Layanan Pengadaan Secara elektronik. Dalam hal tersebut, kamu bisa menemukan pejabat pengadaan pada Lembaga maupun perangkat daerah yang memang belum memiliki LPSE secara elektronik. Selain memberikan fasilitasi pada pejabat-pejabat tersebut, ini juga melayani registrasi penyedia barang maupun pada pada wilayah setempat.

Sejarah dari LPSE Jawa Barat

Ada beberapa peristiwa penting yang mendasari didirikannya lembaga tersebut. Apakah kamu tertarik untuk mengetahuinya? Benar sekali, pada tahun 2009 lalu, Pemprov Jabar rupanya telah memutuskan untuk melakukan perombakan atau perubahan di SOTK atau Susunan Organisasi Tata Kelola di Provinsi Jabar.

Beberapa perubahan yang dilakukan salah satunya berupa didirikannya sebuah unit baru. Ini adalah LPSE Jawa Barat. Unit pengadaan barang baru tersebut sebenarnya adalah gabungan antara Unit Pada Layanan Pengadaan dengan pihak LPSE. Keputusan tersebut nyatanya telah diambil sesuai dengan pengarahan Korsupgah serta Deputi Pencegahan KPK.

Pada waktu itu, Pembentukan unit tersebut juga telah disepakati bersama. Akhirnya, Pemprov Jabar telah resmi memiliki unit LPSE dan telah disahkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang Pembentukan LPSE di lignkungan setempat, tepatnya UU No 112 tahun 2018.

Biro tersebut kini bernaung di bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Unit tersebut memiliki tugas penting dalam melakukan pemaduan pengadaan barang serta jasa. Hal tersebut dilakukan melalui jasa koordinasi. Dalam hal tersebut, unit baru akan memberikan pelayanan bersama untuk seluruh masyarakat di Pemprov Jabar.

Unit juga memiliki beberapa partner hebat untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih mudah. Beberapa partner yang mendampinginya diantaranya adalah LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Partner lainnya adalah INAPROC dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum / JDiH Pemprov Jabar.

Fungsi dari LPSE Jawa Barat

Lalu, bagaimana dengan tugas dari unit tersebut? Unit tersebut memiliki tugas cukup banyak. Salah Satu tugas yang harus dijalankan adalah melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pada perangkat daerah. Mereka juga bertugas dalam melakukan pelayanan administrasi pada pengadaan barang maupun jasa.

Pengelolaan barang maupun jasa tersebut meliputi pengelolaan secara elektronik , advokasi pada kewenangan provinsi, hingga melaksanaan bantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dekosentrasi juga menjadi salah satu tugas pokok mereka. Tidak hanya itu, unit LPSE Jawa Barat juga harus merumuskan kebijakan umum serta koordinasi administrative.

Jika diperinci dengan lebih lanjut, unit di bidang ini memang memiliki beberapa fungsi penting diantaranya adalah:

  1. Melakukan administrasi pada biro dagang jasa maupun barang

Dalam hal ini LPSE memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian pada biro Pengadaan Barang maupun Jasa. Hal ini harus dilakukan oleh staf sesuai dengan tupoksi kerjanya.

  1. Menyelenggarakan rumusan kebijakan umum

LPSE Provinsi Jawa Barat juga berfungsi sebagai penyelenggaraan dalam hal koordinasi administrative, pembinaan, supervisi, perumusan kebijakan umum, hingga pengendalian di bidang pengadaan barang maupun jasa.

  1. Evaluasi

Unit tersebut juga memiliki fungsi dalam melakukan evaluasi. Selain itu, pelaporan terhadap hasil pelaksanaan tugas tentang pengadaan barang dan jasa juga harus dilakukan dengan baik.

  1. Fungsi lain

Disamping ketiga fungsi di atas, unit tersebut juga memiliki tugas sebagai penyelenggaraan fungsi. Penyelenggaraan fungsi yang dimaksud disini adalah melakukan fungsi lain sesuai dengan fungsi serta tugas pokoknya.

Pembentukan dari LPSE dalam hal ini merupakan sebuah bukti nyata dari pemerintah. Pemprov Jawa Barat dalam hal ini sangat serius dalam menjamin pelaksanaan tugas agar terpadu dengan baik. Dengan begitu, tujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, hingga kualitas terhadap tugasnya akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun.

Landasan Hukum Tentang Pendirian LPSE

Apa saja yang mendasari dibentuknya LPSE Provinsi Jawa Barat? Unit pengadaan tersebut memang didirikan dengan sebaik-baiknya sehingga semua tugas dan kewajiban kelak bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab. LPSE di Pemprov mana saja juga memiliki landasan hukum tersendiri.

Landasan-landasan hukum tersebut lantas digunakan sebagai dasar untuk pendiriannya. Ada beberapa landasan yang memang menjadi sebuah dasar tentang pendirian dari lembaga tersebut. Beberapa diantaranya adalah:

  1. Peningkatan kualitas SDM

Salah satu dasar yang membuat lembaga ini didirikan adalah agar kualitas dari Sumber Daya Manusia menjadi lebih meningkat. Dengan lembaga ini, semuanya bisa dipermudah dengan cara elektronik. Jadi, manusia juga bisa ikut meningkatkan skillnya.

  1. Meningkatkan peran masyarakat

Dasar dari layanan LPSE Jawa Barat lain adalah untuk membuat masyarakat menjadi lebih berperan dalam bidang pembangunan. Tidak hanya itu, media massa dalam hal ini juga sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam bidang pembangunan.

  1. Mengembangkan media teknologi

Di dunia yang sudah serba maju seperti sekarang, teknologi memang harus serba ditingkatkan. Adanya LPSE juga didasari pengembangan teknologi. Hal ini dilakukan demi menunjang pelestarian budaya hingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

  1. Pemanfaatan teknologi lebih optimal

Menggunakan teknologi memang harus dilakukan dengan seoptimal mungkin. Melakukan pekerjaan dengan teknologi yang matang dan tepat akan membuat semuanya jadi mudah. Inilah salah satu dasari dari didirikannya lembaga tersebut.

  1. Pemberdayaan teknologi

Dalam hal ini, pendirian LPSE Provinsi Jawa Barat juga dimaksudkan untuk membuat pemberdayaan teknologi menjadi lebih optimal. Jika teknologi diberdayakan dengan lebih optimal, maka efektifitas hingga efisiensi dalam melakukan pekerjaan akan menjadi lebih tercapai dengan mudah dan lancar.

2 Jenis Terkait dengan LPSE

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka lembaga ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Dua jenis terkait dengan lembaga tersebut adalah di bawah ini:

  1. LPSE Service Provider

Salah satu jenis dari LPSE adalah unit ini. Organisasi yang dimiliki oleh lembaga ini meliputi Penanggungjawab hingga bidang layanan pengguna. Terdapat juga ketua, bidang verifikasi dan regristrasi, hingga bidang sosialisasi dan pelatihan. Semuanya diorganisasi dengan sebaik mungkin sehingga tercipta sebuah lingkungan pekerjaan baik

  1. LPSE Sistem provider

Berbeda dengan service provider, organisasi dalam susunannya cukup banyak. Hal tersebut dikarenakan ini memiliki alamat website sendiri. Dengan demikian, mereka bertugas dalam mengelola database sendiri dan melakukan beberapa fungsi lainnya.

Contohnya saja, system provider akan melakukan sosialisasi kepada pengadaan penyedia barang dan jasa, melakukan pelatihan, melayani, hingga melakukan verifikasi terhadap beberapa data. Data yang perlu diverifikasi biasanya adalah mulai dari Akta, SIUP, KTP, hingga ijin sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pengelolaan server juga dilakukan oleh kedua jenis di atas. Dalam hal ini, LPSE memang sangat diperlukan karena pengadaan barang secara elektronik jelas-jelas akan memudahkan segala sesuatunya. Tidak hanya itu, ini juga akan menjadi lebih transparan.

Pelaksanaan pekerjaan akan menjadi lebih mudah, akuntabel, dan optimalisasi dalam melakukan pembelanjaan Negara akan lebih tercapai dengan mudah. Semua dilakukan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan LPSE Jawa Barat.